Pemerintah Indonesia menyatakan belum akan mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) meski terjadi gejolak di Timur Tengah. Pembatasan pembelian BBM juga belum diatur, menurut keterangan terakhir dari Istana Negara.
Di luar harga dan aturan pembelian BBM, pemerintah berencana mengumumkan rencana mitigasi menekan penggunaan BBM. Kebijakan itu diprediksi bakal berupa aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), efisiensi anggaran pemerintah, dan juga penguatan kebijakan B50.
Pertamina belum akan “melakukan penyesuaian” harga BBM subsidi dan nonsubsidi, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (31/03/2026).
Terkait pembatasan pembelian BBM, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Yudhiawan Wibisono, meminta publik untuk bersabar menunggu keputusan pemerintah.
“Mohon bersabar. Belum ada keputusan resmi dari pemerintah,” ujar Yudhiawan di Kantor BPH Migas, Jakarta.
Sebelumnya, perihal rencana memitigasi persoalan BBM akibat konflik Iran versus AS-Israel disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.
Pemerintah disebutnya akan mengumumkan rencana mitigasi ini secara daring, karena Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, kini masih berada di Jepang bersama Presiden Prabowo Subianto.
Para pakar ekonomi dan kebijakan publik mendesak agar kebijakan mitigasi pemerintah tepat sasaran, termasuk di antaranya melakukan diversifikasi energi.
Pemerintah juga diminta melakukan efisiensi anggaran, terutama pada proyek yang selama ini memakan biaya besar.
Media Wahyudi Askar, pakar ekonomi dari Celios, menilai WFH tidak akan efektif. Alasannya, kata dia, kelompok pekerja tertentu berpotensi tetap bekerja di luar rumah atau malah di luar kota—sehingga akan tetap memakan ketersediaan BBM.
Menurut Askar, upaya penghematan yang dilakukan kementerian dan DPR, seperti menunda perjalanan dinas dan pemotongan anggaran jamuan rapat, juga tidak akan efektif.
“Itu lebih ke arah gimmick saja,” kata Askar.
“Sebetulnya kalau mau konsisten, ada banyak anggaran yang kecil-kecil yang bisa dikurangi. Contohnya, anggaran sewa hotel mewah untuk rapat. Tapi itu secara nominal itu juga tidak akan besar.
“Kalau mau sekali merengkuh dayung, ya menyasar MBG dan Koperasi Desa, tapi itu sangat sensitif secara politik,” ujar Askar.
Pengamat kebijakan publik dari Monash University berpendapat WFH lebih tepat diposisikan sebagai strategi efisiensi tambahan, bukan kebijakan inti untuk menyelamatkan ruang fiskal. Subsidi energi yang tepat sasaran dan diversifikasi energi dianggap mesti menjadi yang utama.
Direktur Eksekutif CORE, Muhammad Faisal, juga menyebutkan hal serupa. Lonjakan harga minyak global di atas $100 per barel, menurutnya, harus mendorong pemerintah segera menghemat BBM.
“Tapi tentu perlu mengkalkulasi dampaknya terhadap ekonomi, karena WFH pun ada konsekuensinya terhadap ekonomi. Perlu ada strategi yang lain, jadi bauran kebijakan untuk penghematan konsumsi BBM,” kata Faisal.
Antara lain, menurut Faisal, pembatasan BBM bersubsidi, kemudian juga transisi energi dari BBM ke non-BBM, khususnya beralih ke renewable energy untuk mengurangi ketergantungan impor dan untuk meminimalisir dampak terhadap ekonomi kalau melakukan penghematan yang terlalu ekstrim.
“Apa yang dilakukan sejumlah negara lain, seperti pembatasan BBM dan transisi energi, bisa direplikasi di Indonesia,” ujar Faisal.
Sementara itu, sejumlah negara lain di Asia dan Afrika sudah memberlakukan ragam kebijakan penghematan bahan bakar ini sejak 25 Maret lalu. Pemantiknya, konflik AS-Israel dan Iran telah mengganggu rantai pasokan minyak global selama hampir sebulan. Antrean panjang di pompa bensin belakangan terjadi di berbagai negara.
Sejumlah negara telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memitigasi situasi ini, seperti pembebasan pajak dan penerapan kuota bahan bakar.
Apa saja yang dilakukan negara di Asia dan Afrika?
- Vietnam
Pada 26 Maret lalu, pemerintah Vietnam menghapus pajak lingkungan atas bahan bakar, terhitung 27 Maret hingga 15 April mendatang, demi “kepentingan nasional”.
Langkah terbaru ini dianggap sebagai penyeimbang untuk meredam dampak perang Iran terhadap pasar minyak.
Akibatnya, harga bahan bakar di Vietnam justru turun karena dampak gabungan dari penurunan harga minyak global dan pemotongan pajak, namun dengan biaya yang cukup besar bagi pemerintah akibat hilangnya pendapatan.
Vietnam memulai langkah penghematan energi karena ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar impor, meski mereka sebenarnya memiliki dua kilang minyak, yaitu Kilang Nghi Son dan Kilang Binh Son.
Vietnam juga telah mengimbau warga dan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah sebagai upaya menghemat bahan bakar.
Pemerintah Vietnam baru-baru ini meminta bantuan pasokan bahan bakar dari beberapa negara, termasuk Qatar, Kuwait, Aljazair, dan Jepang.
Pada 23 Maret lalu, Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, berkunjung ke Rusia untuk meneken kesepakatanmengenai produksi minyak dan gas.
